"Kedatangan kami untuk mengajak sekaligus mengingatkan DPR agar
ikut berperan dalam mendorong supaya KPK dalam menegakkan hukum tidak
pandang bulu, dan tidak ada yang diistimewakan," kata Ketua GMJ, KH
Fachrurrozi Ishaq saat pertemuan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa
(8/3/2016).
Ahok dinilai telah terlibat dalam sejumlah kasus, salah satunya
kasus dugaan korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku lembaga resmi negara sudah
mengeluarkan hasil audit terhadap kasus tersebut, hasilnya BPK menemukan
adanya penyimpangan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pembentukan
tim dan pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras.
Selama ini, kata Kyai Fachrurrozi, hasil audit BPK biasanya
langsung dijadikan dasar untuk memeriksa seseorang. "Lalu kenapa tidak
dilakukan KPK terhadap Ahok, apakah disini ada warga yang istimewa?"
ujarnya mempertanyakan.
Sebelumnya, GMJ sudah mendatangi KPK untuk mempertanyakan kasus
ini, namun hingga saat ini belum ada tindaklanjutnya dari KPK. "Oleh
karena itu kami minta DPR untuk memanggil KPK kenapa masalah ini
dibiarkan, padahal sudah ada data yang valid dari BPK," jelas Kyai
Fachrurrozi.
Menurutnya, upaya ini dalam rangka untuk menegakkan hukum bukan
untuk kepentingan politik. "Apabila kita melihat kemunkaran itu tidak
boleh dibiarkan, jadi KPK harus menegakkan hukum karena kalau tidak,
mereka akan berhadapan dengan rakyat," tegasnya.
Selain Kyai Fachrurrozi, tokoh yang ikut pertemuan tersebut antara
lain KH Abdul Rasyid Abdullah Syafi'ie (Pimpinan Perguruan As
Syafiiyah), KH Cholil Ridwan (Mantan Ketua MUI Pusat), KH Muhammad al
Khaththath (Sekjen FUI), Habib Muchsin bin Zaid (Imam FPI Jakarta), KH
Munawir Aslih (Dewan Syuro GMJ), Munarman (Advokat Senior), Aru Syeif
Assadullah (Wartawan Senior) dan lainnya.
0 comments:
Post a Comment